Makna Pancasila dilihat dari segi etimologi, histori dan terminologi

Makna Pancasila Dilihat Dari Segi Etimologi, Histori Dan Terminologi

Makalah ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila
yang diampu oleh dosen : Niko Andiansyah S.H

Oleh

Fifta Dian Fitriawati        ( 160404020080 )

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS KANJURUHAN MALANG

2016

1.        Pancasila Dari Segi Etimologi

Secara Etimologi Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, yang terdiri dari dua suku kata Panca berarti lima dan sila berarti dasar, berarti Pancasila yang mempunyai lima dasar. Dalam buku Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular, Pancasila ini mempunyai arti lima  kesusilaan (Pancasila Karma), yaitu:

·           Tidak boleh melakukan kekerasan

·           Tidak boleh mencuri

·           Tidak boleh berjiwa dengki

·           Tidak boleh berbohong

·           Tidak boleh mabuk minuman keras.

Menurut Muhammad Yamin perkataan Pancasila telah menjadi istilah hukum yang dipakai oleh Bung Karno dalam pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945 tentang sila yang kelima. Perkataan Pancasila mula-mula terdapat dalam kepustakaan Budha di India pada kitab Suci Tri Pitaka yang terdiri dari 3 macam buku besar : Suttha Pitaka, Abhidama Pitaka dan Vinaya Pitka. Ajaran-ajaran moral yang terdapat dalam agama Budha:

·           Dasasyiila

·           Saptasyiila

·           Pancasyiila

Ajaran Pancasila menurut Budha merupakan 5 aturan (larangan) atau five moral principtes, yaitu:

1.        Panati pada veramani sikhapadam sama diyani artinya “jangan mencabut nyawa makhluk hidup atau dilarang membunuh.

2.        Dinna dana Veramani shikapadam samadiyani artinya “janganlah mengambil barang yang tiak diberikan”maksudnya dilarang mencuri.

3.        Kemashu Micchacara Veramani shikapadam smadiyani artinya janganlah berhubungan kelamin, yang maksudnya dilarang berzina.

4.        Musawada veramani sikapadam samadiyani, artinya janganlah berkata palsu atau dilarang berdusta.

5.        Sura meraya masjja Pamada Tikana veramani, artinya jangan meminum minuman yang menghilangkan pikiran, yang maksud dilarang minum –minuman keras (Zainal Abidin, 1958 : 361)

Perkataan Pancasila ditemukan dalam keropak Negara kertagama yang berupa kakawin (syair pujian) dalam pujangga Istana bernama Empu Prapanca pada tahun 1365 kita temukan dalam surga 53 bait ke dua.

Setelah majapahit runtuh dan agama Islam mulai tersebar ke seluruh Indonesia maka sisa-sisa pengaruh ajaran moral Budha (Pancasila) masih dikenal dalam masyarakat Jawa yang disebut dengan 5 larangan/Lima pertentangan “moralitas, Yaitu dilarang :

1.        Mateni artinya membunuh

2.        Maling artinya mencur

3.        Madon artinya berzina

4.        Mabok, meminum-minuman keras atau menghisap candu

5.        Main artinya berjudi.

2.        Pancasila Dilihat Dari Segi Terminologi

Proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 itu telah melahirkan negara Republik Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat perlengkapan negara sebagaimana lazimnya negara-negara yang merdeka, maka panitia Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) segera mengadakan sidang. Dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 telah berhasil mengesahkan UUD negara Republik Indonesia yang dikenal dengan UUD 1945. Adapun UUD 1945 terdiri atas dua bagian yaitu Pembukaan UUD 1945 dan pasal-pasal UUD 1945 yang berisi 37 pasal, 1 aturan Aturan Peralihan yang terdiri atas 4 pasal dan 1 Aturan Tambahan terdiri atas 2 ayat.

Dalam bagian pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas empat alinea tersebut tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut :

1.        Ketuhanan Yang Maha Esa

2.        Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.        Persatuan Indonesia

4.        Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan

5.        Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia

Rumusan Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang secara konstisional sah dan benar sebagai dasar negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia.
Namun dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia terdapat pula rumusan-rumusan pancasila sebagai berikut :

a.         Dalam konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat)

Berlaku tanggal 29 Desember 1949 s/d 17 Agustus 1950, tercantum rumusan Pancasila sebagai berikut:

1.         Ketuhanan YME

2.         Pri Kemanusiaan

3.         Kebangsaan

4.         Kerakyatan

5.         Keadilan Sosial

b.        Dalam UUD (undang-undang dasar sementara 1950

Undang-undang Dasar 1950 berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, rumusan Pancasila yang tercantum dalam konstitusi RIS sebagai berikut:

1.      Ketuhanan Yang Maha Esa

2.      Peri kemanusiaan

3.      Kebangsaan

4.      Kerakyatan

5.      Keadilan sosial.

3.        Pancasila Dilihat Dari Segi Historis

Perumusan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Pada masa pendudukan Jepang tahun 1942, awalnya bangsa Indonesia menyambut baik kedatangan Jepang. Rupanya kedatangan Jepang tidak mengubah nasib bangsa ke arah yang lebih baik, bahkan sebaliknya, ternyata lebih kejam daripada pemerintah Hindia Belanda. Maka di daerah-daerah muncul perlawanan terhadap Jepang Pada tahun 1943 posisi Jepang semakin genting karena menghadapi gempuran tentara Sekutu.

Di samping itu, mereka juga menghadapi perlawanan di setiap daerah. Kondisi semacam ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk mendesak Jepang agar bersedia memberikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Desakan tersebut ternyata mendapatkan respon dari pemerintah Jepang. Pada tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Koyso menjanjikan kemerdekaan kelak di kemudian hari. Untuk meyakinkan bangsa Indonesia terhadap janji tersebut dibentuklah BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyunbi Tyoshakai pada 1 Maret 1945. Anggota BPUPKI ini terdiri dari 60 anggota berasal dari Indonesia, 4 anggota keturunan Cina, satu anggota keturunan Belanda dan satu anggota dari keturunan Arab. Dalam salah satu sidang BPUPKI tepatnya tanggal 1 Juni 1945, telah diadakan pembicaraan mengenai dasar negara Indonesia.
Proses Perumusan Pancasila diawali dalam sidang BPUPKI dr. Radjiman Widyadiningrat, tiga orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno.

Tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno memberi nama Pancasila yang artinya 5 dasar pada pidatonya dan tanggal 17 Agustus 1945 memproklamasikan kemerdekaan, 18 Agustus dimana termuat isi rumusan 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila. Sejak itulah istilah Pancasila menjadi Bahasa Indonesia dan istilah umum.
Adapun secara histories proses perumusan Pancasila sebagai berikut :

a.        Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945)

5 Asas dasar negara Indonesia Merdeka :

1.      Peri Kebangsaan

2.      Peri Kemanusiaan

3.      Peri Ketuhanan

4.      Peri Kerakyatan

5.      Kesejahteraan Rakyat.

Rancangan UUD tersebut tercantum 5 asas dasar negara yang rumusannya :

a.       Ketuhanan Yang Maha Esa

b.      Kebangsaan Persatuan Indonesia

c.       Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab

d.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

e.       Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

b.        Ir. Soekarno (1 Juni 1945)
5 asas dasar negara Indonesia :

1.      Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia

2.      Internasional atau perikemanusiaan

3.      Mufakat atau demokrasi

4.      Kesejahteraan Sosial

5.      Ketuhanan yang berkebudayaan.

Selanjutnya kalau menyusulkan bahwa 5 sila tersebut dapat diperas menjadi “Tri Sila”, yaitu :

1.      Sosio Nasional yaitu “Nasionalisme dan Internasionalisme”.

2.      Sosio Demokrasi yaitu “Demokrasi dengan kesejahteraan rakyat”

3.      Ketuhanan YME

Diperas lagi menjadi “Eka Sila” atau satu sila yang intinya adalah “gotong-royong”

c.       Piagam Jakarta (22 Juni 1945)
Rumusan Pancasila :

1.      Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab

3.      Persatuan Indonesia

4.      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.